Kota Bogor,- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan Aplikasi Integrasi Data Sosial (SOLID) dan Sistem informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Tahun 2023 di Saung Dolken, Cimahpar, Bimtek Kabupaten Bogor Utara , Kota Bogor, Senin (27/2/2023).
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah menegaskan, data itu penting. Karena sebagus apapun sebuah aplikasi yang dibuat, jika tidak diimbangi, dimutakhirkan, dan dimanfaatkan oleh sumber daya manusianya, maka itu hanyalah sebuah nama belaka.
Ia berharap aplikasi SOLID dapat mengatasi permasalahan keterlambatan pembangunan seperti aplikasi Simpati yang digunakan Pemkab Sumedang.
“Kami berharap interkonektivitas dan sinergi ke depan bisa menjadi satu kesatuan untuk tampilan informasi dan saling belajar sehingga proyek ke depan lebih baik lagi,” kata Sekda.
Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, menjelaskan banyaknya data penerapan aplikasi SOLID dan SIKS-NG, termasuk peningkatan jumlah masyarakat yang berhasil terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan pada bulan Juni dari 1.842 orang menjadi 12.500 orang pada bulan Desember. Tahun 2022.
Pengaduan masyarakat melalui SLRT – Puskesos mengalami penurunan dari 2.589 pada tahun 2020 dan 1.985 pada tahun 2021 menjadi 525 pada tahun 2022.
Ia mengaku mendapat pesan singkat dari Wali Kota Bogor saat pertama kali menjabat yang meminta data tersebut segera diperbaiki. Harus diakui bahwa dinas sosial belum sepenuhnya mampu memberikan data PPKS di Kota Bogor yang harus dilayani secara pasti dan akurat. Namun upaya berbasis materi hosting setidaknya membuahkan hasil yang signifikan.
Melalui bimtek ini, Fakhrudin berharap kedepannya lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, ODGJ dan masyarakat lainnya di daerah dapat terdata secara akurat, dan intervensi atau perhatian dapat dilakukan berdasarkan nama dan alamat, sehingga mendukung perumusan kebijakan. .
Selain itu, data yang ada akan dibandingkan dengan data kependudukan Dinas dan Pusat Dukcapil Kota Bogor sehingga menghasilkan data yang nyata dan terkini.
Raden Medi Sandora, Direktur Bidang Kemiskinan dan Jaminan Sosial Biro Pelayanan Sosial Kota Bogor menjelaskan, tujuan dari bimbingan teknis antara lain memberikan pelayanan yang berkualitas kepada kelompok rentan serta memberikan kemudahan hak dan kewajiban bagi keluarga miskin untuk memperoleh jaminan sosial. dan secara akurat menyediakan data yang relevan dan menyusun data secara berkala sebagai acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Selain itu juga membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas untuk membantu mereka yang tertinggal dalam memperkenalkan teknologi.
Rapat tersebut dihadiri oleh 151 perwakilan instansi daerah di Kota Bogor, termasuk tokoh masyarakat dan operator di daerah serta instansi daerah terkait.
Ed
